PENJABAT GUBERNUR PAPUA TERSINGGUNG

	Penjabat Gubernur Papua Tersinggung JAKARTA – Sementara itu, terkait adanya tudingan dari DPRP yang menyebut bahwa Penjabat Gubernur Papua dinilai memperlambat pelaksanaan Pemilukada Gubernur Papua ditanggapi serius oleh Penjabat Gubernur Papua DR. Syamsul Arief Rivai,MS. Bahkan dia merasa tersinggung dengan tudingan tersebut.  Syamsul Arief Rivai kepada wartawan di sela-sela pertemuan berbagai pihak dengan Dirjen Otda mewakili Mendagri terkait Perdasus Pilgub Papua di Kantor Kemendagri, kemarin (7/3) menyatakan, pihaknya ingin menyampaikan pengungkapan fakta yang sebenarnya.  “Saya efektif berkerja sebagai penjabat gubernur di Papua sudah 6 bulan dengan tugas utama  mempersiapkan pemilihan gubernur, melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua,” katanya.   Untuk pemilihan gubernur sendiri,  menurutnya, ada tiga poin penting yang perlu diselesaikan. Pertama, harus ditetapkan dulu pimpinan MRP. Kedua, harus ditetapkan Perdasus Pemilukada Gubernur. Ketiga,  harus ditetapkan APBD yang akan membiayai pelaksanaan pemilihan gubernur itu.  “Sepanjang ketiga  hal tersebut tidak ditetapkan, Pemilihan Gubernur tidak bisa jalan. Saya mau tanya kembali, dalam masa kepemimpinan siapa ketiga hal tersebut terlaksana dalam waktu yang relative singkat?  Pimpinan MRP dapat ditetapkan, Perdasus Pemilihan Gubernur dapat diselesaikan, dan APBD ditetapkan untuk mendukung Pilgub,” tegasnya.   Dikatakannya, Perdasus ditetapkan bulan Desember. Sementara dirinya efektif bekerja di Papua pada Agustus. “Jadi tidak lebih dari 4 bulan, Perdasus selesai dan berhasil ditetapkan. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan, apa kerjanya gubernur, saya tidak tahu, hal-hal yang saya lakukan itu disebut apa? Apa saya cuma tidur-tidur saja?” tandasnya lagi.   Ketiga aturan yang ditepatkan itu (pelantikan pimpinan MRP, Perdasus dan APBD), lanjut Rivai, tidak ada satupun yang lolos dari tangan gubernur. “MRP tidak bisa dilantik kalau bukan gubernur,  Perdasus tidak akan pernah bisa jadi kalau gubernur tidak ikut tanda tangan,” ujarnya.  Karena dirinya yang tanda tangan, maka Perdasus Pilgub itu  disahkan, sehingga, Perdasus itu bukan lagi miliknya eksekutif, atau legislatif, tetapi milik Pemerintah Daerah. “Dan kalau kita ikut tanda tangan, itu artinya kita harus konsekuen ikut melaksanakan,” kata Rivai.   Dijelaskannya,  Perdasus yang ditetapkan itu dibuat versi pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRP.  Tetapi untuk pelaksanaannya, oleh pemerintah pusat diberikan catatan, atau dalam bahasa administrasinya mendapat klarifikasi.  “Ketika Mendagri memberikan klarifikasi itu, hari di mana surat itu saya peroleh, hari yang sama saya langsung bertemu dengan pimpinan DPRP, Pansus Pemilukada dan Baleg untuk membahas klarifikasi dari Mendagri tersebut, dan kita sampai pada kesepakatan  ada dua poin, yakni soal keaslian Papua, sudah selesai, kita sama-sama sepakat dan kedua soal kewenangan. Itupun sebenarnya ada jawabannya,” terangnya.   Jadi pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Papua sudah siap melaksanakan Pemilukada Gubernur di Papua. “ Bukan berarti saya menghalang-halangi atau memperlambat proses itu. Apa pentingnya saya menghambat proses situ?  Malah sebaliknya, tiga peraturan tadi, yakni penetapan pimpinan MRP, pengesahan Perdasus, penetapan APBD merupakan upaya mempercepat proses pemilukada ini agar cepat selesai dan Papua segera mempunyai gubernur yang baik dan definitif,” jelasnya.  “Ini perlu saya jelaskan, agar teman-teman yang suka koar-koar ngomong itu paham juga apa yang sudah kami lakukan dalam rangka mendorong  terselenggaranya pemilihan  gubernur di Papua. Ini penting disampaikan, supaya mereka tahu, bahwa gubernur juga kerja,” sambungnya.   Ditambahkannya, pertemuan di Dirjen Otda ini juga adalah bagian dari upaya mendukung pelaksanaan proses Pilgub itu. ”Waktu DPRP datang ke sini (Jakarta) untuk bertemu Mendagri,  saya yang kontak Mendagri untuk sempatkan waktu bertemu dengan teman-teman dari DPRP. Itu bagian dari upaya-upaya tadi, supaya semua paham bahwa gubernur sangat-sangat mendukung proses Pemilukada di Provinsi Papua,” tukasnya.  Disamping tugas-tugas khusus seperti itu, pemerintahan di Papua juga jalan. “Saya ingin kita menyelesaikan berbagai persoalan ini dengan hati yang tenang, yang damai, hati yang penuh kasih,” pungkasnya.   Sementara itu, Ketua Pansus Pilgub DPRP, Ruben Magai tetap tak ingin mengambil pusing dengan sikap eksekutif yang akhirnya bertolak ke Jakarta untuk memenuhi undangan Kemendagri Rabu kemarin. Baginya apapun hasil dari pertemuan tersebut tak akan mengganggu ketetapan Perdasus itu sendiri.  “Kami sudah siapkan jadwal untuk mengundang para pihak guna membahas kapan dilakukan pendaftaran. Jadi silahkan mereka jalan, kami juga akan jalan,” katanya.  Ruben berharap masing-masing pihak bisa memahami tugas pokoknya sehingga roda pemerintahan yang memang harus segera digulirkan bisa berjalan baik.  Disinggung tentang waktu pendaftaran, Ruben mengaku  jika para pihak memiliki itikad baik untuk mempercepat agenda tersebut maka tidak menutup kemungkinan bulan ini sudah pembukaan pendaftaran.  Pansus sendiri berniat agar proses ini bisa berjalan sesuai agenda sehingga  beberapa hari ke depan pimpinan DPRP akan mengelurkan surat untuk mengundang para pihak.  “Jadi keinginan kami bagaimana agar semua yang sudah jadi bisa langsung dimulai. Jangan mencari-cari alasan hingga akhirnya semua tertunda dan kembali mengganggu yang lain,” tandas Ruben.(Int/Tim)