FORUM LINTAS PARTAI POLITIK SUARA BATUBARA TERBENTUK

FORUM LINTAS PARTAI POLITIK SUARA BATUBARA TERBENTUK

Batubara,TOGC
          Forum Lintas Partai Politik terbentuk di RM.Anapa 126 Indrapura dihadiri Ketua Partai Hanura,PKS,PPP,PAN.PDIP serta anggota perlemen dari partai tersebut,Selasa(31/7).

Kesepakatan pembentukan itu berakhir dengan penanda tanganan dokumen kesepahaman.

          Acara berlangsung sebelum berbuka puasa bersama yang dibuka oleh Ketua Partai PKS Ramadani dan dilanjutkan oleh Ir.Yahdi Khoir Harahap.MBA.
          Dalam forum tersebut terungkap berberapa point yang menggerakkan mereka mengadakan sebuah pertemuan yang tidak diformalkan diantaranya:
Partai PKS menganggap tindakan isi surat Sekdakab dan pelaksanaan penurunan spanduk ucapan selamat dari tokoh partai merupakan tindakan diskriminasi.Yahdi Khoir dari PAN lebih menyoroti Himbauan atas isi surat  Sekda tersebut peraturan yang tidak punya dasar serta terkait estetika Pemerintah harus menetapkan zonanya melalui legitimasi melalui DPRD.Tambahnya hal tersebut bertentangan dengan UUD45.
          Sementara dari Partai Hanura Edi Nur mengatakan " persepsi keberatan para ketua Partai pada intinya sama".Dirinya lebih cendrung menyoroti rasa tidak nyaman.
Ketua Partai PPP Ahmad Badri menyebutkan tindakan penurunan spanduk memberi dampak "Partai tidak punya harga diri".
Dirinya menyambut baik dan setuju mengadakan protes terhadap tindakan yang tidak punya aturan.
          Dari Partai PDIP Ir.Zahir.MAP menganggap prilaku Pemerintah Daerah Batubara membuat pembatasan kebebasan  partai politik berinteraksi sosial,"jika alasan keindahan saya merasa sampai saat ini Batubara belum indah" katanya.
Dirinya juga menyebutkan bahwa surat sekda tersebut surat anak-anak,ini dapat dilihat kop surat sekretariat Daerah penandatanganannya mengatasnamakan Bupati Batu Bara.
"Buat suratnya mungkin lagi mabuk kali ya" katanya berkelakar.

          Sinyalemen yang tersirat bahwa forum yang terbentuk itu diduga akan berkelanjutan untuk membahas masalah-masalah yang urgen di Kab.Batubara menyangkut kepentingan masyarakat secara umum yang diberlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.
          Konfirmasi yang dilakukan wartawan terhadap Sekdakab.Erwin Rabu(1/8) menyebutkan "Bukan saya tetapi Pemkab.Batu Bara,tidak ada muatan politis disitu,hanya himbauan demi keindahan yang seyogianya diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat".
          Disisi lain Terbentuknya Forum Lintas Partai Politik mendapat apresiasi dari kalangan pemerhati sosial diantaranya :

J.Siahaan Ketua Relawan Pejuang Demokrasi Kab.Batu Bara 

"Pembentukan Forum Lintas Partai Politik akan mempengaruhi keharmonisan parlemen mereka di DPRD karena terkait 5 Ketua Partai dan 3 Fraksi"

Kabid Risalah Korps Senior Wartawan Republik Indonesia (KOSWARI) Kab.Batubara Mr.Jabiel Manik

"Ucapan salah seorang Ketua Partai dalam rapat Forum Lintas Partai Politik yang tidak ingin diketahui wartawan adalah sebuah ESTETIKA yang kurang baik"

Ketua ORMAS Massa Penggerak Penegak Pembangunan Batubara Sejahtera Berjaya  D.Munthe

"Kami berharap pembentukan Forum Lintas Partai Politik harus mempunyai niat yang baik dan memcari solusi untuk kepentingan kemajuan Pembangunan di Kab.Batubara secara Universal,bila pada hakikatnya dalam substansi Perda,Retribusi,Perbub tentang pemasangan baleho,spanduk ditempat strategis,perlu dibahas Pemerintah dan DPRD sebagai lembaga legislasi"


          Ketua Partai Gerindra A.Rafiq ketika dikonfirmasi sehubungan terjadinya insiden adu bicara dengan Ketua PAN Ir.Yahdi Khoir Harahap,MBA dihalaman RM Anapa 126 sehingga tidak ikut serta mengikuti rapat,Rabu(1/8) di Limapuluh mengatakan"saya tidak mau dibenturkan dengan Bupati H.OK.Arya

Zulkarnain,SH.MM karena hal kecil penurunan spanduk dan baleho sepihak,merekakan bisa bahas melalui anggota DPRD parpol itu di Lembaga,sedang masalah kepentingan rakyat yang diduga terkoyak-koyak mereka diam saja" katanya.

          Ketua Lintas Elemen Batubara Arsyad Nainggolan berkomentar "Bila ada seseorang sedang kalut,hingga bertindak dianggap tidak beretika dan membuat banyak elemen tersinggung,perlu diwaspadai"


          Terbentuknya Forum Lintas Partai Politik yang mereka beri nama "SUARA BATU BARA"menurut berbagai kalangan di LimaPuluh,Batu Bara nantinya dapat bekerja secara Objektif dan Profesional yang mengedepankan suara-suara membangun,yang menjadi kekhawatiran diduga apa bila ujung buah perjuangan 5 partai PKS,Hanura,PPP,PAN dan PDIP adalah merebut" kekuasaan".(Den86)

DANA BANSOS REHAB SEKOLAH TAHUN 2012 "DIPUNGLI" BER(MODUS)MODAL DUSTA ?

DANA BANSOS REHAB SEKOLAH TAHUN 2012 "DI PUNGLI" BER(MODUS) MODAL DUSTA ?

Bartu Bara,TOGC
        Turunnya dana bansos rehab ruang sekolah SMP Neg/Swasta  Tahun 2012 merupakan sebuah program peningkatan sarana-prasarana sekolah dalam memberikan rasa nyaman peserta didik dan tenaga kependidikan yang diharapkan dapat menunjang kemajuan pendidikan menciptakan generasi penerus pembangunan yang berkompetensi diberbagai bidang.
        Uniknya masalah dana bermunculan opini dan dugaan penyelewengan hingga pungutan liar bermodal dusta.
        Berbagai sumber yang layak dipercaya ditemui media ini dilapangan Selasa(10/7) diperoleh informasi lisan bahwa dugaan pungutan liar oleh oknum tertentu bersifat "transaksional untung-rugi" terhadap Penjab P2S hingga terkumpul ratusan juta rupiah melalui oknum kepala Sekolah inisial "S" dan "DP"yang disinyalir ditransfer kerekening tertentu sebagai penerima aliran dana pungli tersebut melalui salah satu Bank di Kec.Limapuluh Kab.batubara.
        Berdasarkan konfirmasi melalui Hand Phone Rabu(11/7) terhadap inisial "S" diperoleh jawaban "itu tidak ada"sebutnya.Sementara terhadap "DP" sampai tulisan ini dibuat belum diperoleh jawaban.
        Kronologi pencairan dana,langsung ditransper direktorat P.SMP ke rekeneing Sekolah penerima bantuan sekaligus sesuai ketentuan,kemudian kepala Sekolah mencairkan dana untuk dibangunkan dan sebahagian lagi diduga kuat diserahkan kepada kordinator pungli untuk disetor kepada oknum tertentu.
        Menanggapi hal tersebut bebagai kalangan pemerhati diantaranya MP3 BAJAYA meminta para P2S untuk segera memperbaiki kemungkinan kesalahan dari keharusan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kemendikbud Pusat khususnya masalah Standar Nasional Bangunan.
        Menurut mereka rata-rata pekerjaan pelaksanaan dan teknis masih ditemui penyimpangan yang cukup urgen.Hal ini pula menjadi dasar bahwa dugaan mark up dan pengurangan nilai bahan serta upah pekerja menjadi pintu masuk indikasi Korupsi ditambah adanya dugaan pungli,diprediksi efeknya merugikan Sekolah dan Pemerintah.Bersambung..............................................................................(Den86). 

INDIKASI KORUPSI SEKRETARIAT DEWAN TAHUN 2009,RP.113 JUTA BELUM DIPERTANGGUNG JAWABKAN ?

Indikasi Korupsi Sekretariat Dewan Tahun 2009,Rp.113 Juta Belum Dipertanggung jawabkan ?

Gambar ilustrasi/internet

Batubara,TOGC

            Indikasi korupsi disekretariat DPRD Batubara terungkap Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumut tahun 2009 lalu,namun pelaku korupsi bebas berkeliaran.

            Berdasarkan informasi berbagai kalangan diduga mantan Bendahara Sekwan inisial "MR" menghilangkan barang bukti setoran pajak tahun anggaran 2009 dan spj biaya makan/minum tahun anggaran 2009 sebesar Rp.402.000.000 terdiri dari biaya makan/minum rapat fraksi,komisi dan Badan Kehormatan.

            Sebahagian dana yang telah terealisasi itu masih tersisa Rp.113.000.000 belum dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan fakta yang terekam media ini bahwa Sekretariat Dewan telah melayangkan surat resmi terhadap mantan bendahara saat itu inisial "MR".Namun didebut-sebut "MR" berkilah diduga balik menantang Institusi Sekretariat DPRD Kab.Batubara.

            Sumber di DPPKAD Kab.Batubara yang tidak bersedia disebut identitasnya Sabtu(30/6) membenarkan bahwa hal tersebut masih dalam proses.

            Pemerhati sosial Mr.Jabiel Manik mengatakan"kalau dapat mengambil segumpal daging dari mulut harimau identik dengan tidak mungkin pengembalian uang hasil korupsi tanpa proses pengadilan,katanya di Limapuluh,Sabtu(30/6).

            Hal itu dipertegas Ketum MP3 BAJAYA D.Munthe dan meminta BPKRI Perwakilan Sumut segera melaporkan temuan tersebut kepada Institusi Hukum.Bila tidak dilakukan diduga kinerja BPK sudah kena "Virus Cinta Merah Jambu".

            "MR" ketika dikonfirmasi Senin(2/7) membantah keras tudingan bahwa dirinya belum menyerahkan bukti setoran pajak dan Spj mamiri tahun 2009 itu.

"saya sudah selesaikan dihadapan inspektorat tahun 2010 lalu,soal tindasannya,inspektoratlah yang menindak lanjutinya" katanya.

            Validasi data laporan di sekretariat disinyalir tidak sinkron,menimbulkan konflik antar oknum pejabat.

            Sumber di DPRD Kab.Batubara yang enggan disebutkan identitasnya menuding "MR" pemegang laporan asli yang belum diserahkan kesekwan,bahkan Inspektorat berulangkali menegur SKPD di DPRD Kab.Batubara itu. Gambar ilustrasi/Internret(Den86).