Etik Widiati, Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan
“Banyak perempuan yang menganggap politik itu kotor dan menakutakan. Seolah-olah, politik lebih pas kalau diurus oleh kaum laki-laki dan bapak-bapak yang ada di pemerintahan. Makanya, saya menyambut baik agenda NGOPI di KPUD ini, sebagai langkah yang cemerlang dan strategis untuk mengoptimalkan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan di Kabupaten Kuningan,” jelas Ketua F-PKS, Etik Widiati, Jumat (20/1).
Dikatakannya, pandangan miring di atas member gambaran seakan-akan tidak ada kaitan antara perempuan dengan politik. Buntutnya, perempuan dan politik dianggap sebagai dua hal yang tidak pernah bersatu dan sejalan, karena perempuan dicap sebagai sosok yang lebih didominasi oleh sifat feminim. Menurut Etik, pandangan itulah yang menyebabkan banyaknya perempuan yang menggangap politik bukan bagian dari dunia mereka.
Etik menandaskan, anggapan negatif kaum perempuan terhadap politik harus dihilangkan. Sebab menurutnya, kehidupan perempuan yang sangat pribadi sekalipun sangat ditentukan oleh kondisi dan keputusan politik yang dibuat oleh negara. Sayangnya, kata Etik, pemerintah dan legislatif sebagai pengambil dan pembuat kebijakan sampai saat ini masih didominasi oleh kaum adam.
“Keputusan dan kebijakan tentang perempuan masih sangat bias, karena kalau laki-laki kantidak punya pengalaman empiris sehingga sulit untuk merasakan dan berempati terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan. Akibatnya, kepentingan perempuan tidak menjadi fokus dan menjadi perhatian serius, yang selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan,” cetusnya.
Namun demikian, pihaknya mengaku optimis ke depannya kaum perempuan akan bangkit dan lebih tertarik untuk terjun ke dunia politik. “Kami bahkan sangat terharu saat diakhir acara NGOPI para peserta mengelorakan semangat kebangkitan perempuan. Para peserta dengan lantang berteriak Kudu Bisa (harus bisa, red) dan Pasti Bisa,” terang Etik.
Karena itu, kata Etik, kemajuan perempuan harus didorong melalui proses legislasi dan kebijakan nasional. Selain itu, untuk kemajuan perempuan maka komitmen pada kesetaraan harus tercermin dalam peraturan dan kebijakan nasional, serta didukung oleh perangkat hukum yang memadai. Dia menilai, sasat ini anggota parlemen laki-laki tidak bisa diharapkan dapat memimpin advokasi isu-isu perempuan.
“Sementara kaum perempuan itu sendiri kan menjadi bagian penting adanya keberlangsungan suatu bangsa. Dengan demikian, menurut saya keberadaan perempuan di parlemen jelas benar-benar sangat penting, agar kewenangan konsitutisional yang dimiliki oleh parlemen dapat digunakan secara maksimal untuk memajukan isu-isu perempuan,” pungkasnya. (asf)
Sumber : Kuningan News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar