Preseden Buruk Pemanfaatan Dana Desa Di Kabupaten Batu Bara
Batu Bara.Terbit Online
Isu kebocoran dan pemborosan dana desa tahun 2016 mem"boming" seiring dengan fenomena para kades beli mobil.Pada umumnya RPJMD seyogianya berisikan visi dan misi 6 tahun untuk memperkuat identitas desa berdaulat,mandiri,maju dan demokratis dengan memanfaatkan dana desa secara adil memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tipologi Dengan prinsip swakelola dan gotong - royong membangun sarana serta memberdayakan masyarakat untuk kebutuhan bersama.
Kini kian terpuruk pada sistem kapitalisme dan otoriter kekuasaan kades dan kroni-kroninya.
Indikasi tersebut membuka peluang luas kegiatan Samat muaranya jelas buruk nya pemanfaatan dana desa,diharapkan desa terbangun,masyarakat diberdayakan untuk kualitas hidup mengatasi kemiskinan.Saat ini hanya dinikmati kades dan kroninya bermodus pengurangan kwalitas bangunan dan mark- up harga barang dan jasa.
Pemesanan bahan material oleh kades dan oknum TPK terhadap suplayer mengharapkan gratifikasi.Hal itu semakin sengit dengan adanya dugaan campurtangan oknum BPMD yang mengarahkan pemesanan semen bermerk Holcim pada salah satu panglong besar.
Bahkan sumber dilapangan pada TO minggu( 24/7) minta dirahasiakan identitasnya menyebut- nyebut adanya setoran atau pungutan liar dari kades kepada oknum di BPMD dan Kecamatan puluhan juta serta tanggap perlindungan anak di desa yang harus diposkan diluar LPJ resmi Desa.
Preseden buruk itu terjadi disebabkan partisifasi masyarakat,mahasiswa,BPD kurang bahkan nyaris tidak ada pengawasan.
Lebih buruk lagi verifikasi,evaluasi,monitoring secara faktual kondisi jumlah dana diduga tidak sinkron dengan bangunan riilnya dilokasi ditinjau langsung secara teknis mulai Tnol hingga finishing.
Sepertinya pihak Kecamatan dan Inspektorat hanya memverifikasi administrasi laporan.Hal itu memberikan sinyal adanya dugaan" kawe- kawean" penempatan besaran anggaran dana desa untuk desa tertentu.
Menurut Pendamping Desa inisial "U" bahwa kades tidak boleh berlaku layaknya seorang kontraktor,untuk standarisasi harga barang dan jasa mengacu pada permendagri no.114 dan no.56 tahun 2015 serta standarisasi bangunan mengacu SNI tahun 2008.
Pendamping Desa itu juga tidak menampik keadaan dilapangan sangat berbeda dengan kepatutan perundang- undangan dan Perbup.Batu Bara.Adanya dugaan Kades mengkambinghitamkan TPK dan prinsif transparansi informasi kurang dijalankan memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dan atau menutupi kebutuhan sebut- sebutan setoran.(01.DM)
Sejauh mana dana desa dimanfaatkan,ikuti terus REPORTASE DANA DESA Versus TERBIT ONLINE GROUP CORPORATION multi media Surat Kabar cetak,TVnet,Media Online Interaktif.
