LAHAN REPUBLIK INDONESIA COASTAL AREA OTORITA ASAHAN KEMBALI DIPANCANG MASYARAKAT DES

LAHAN REPUBLIK INDONESIA   COASTAL AREA  OTORITA ASAHAN KEMBALI DIPANCANG MASYARAKAT DESA

 

Batu Bara,TOGC

                Terkait mobilisasi umum ganti rugi tanah garapan yang diduga diotaki oleh konglomerat,Pengusaha Chines Group inisial “Ac”dan sebut-sebutan“Panglima” bekerja sama dengan oknum Pemerintahan Desa Tanjung kasau A.Aritonang  Kec.Sei.Suka dengan modus “Tanah Timbul ataupun Reklamasi”oleh warga tertentu di Desa Kuala Indah yang melibatkan Matsyah Kepala Desa Kuala Indah bekerja sama dengan Irwansyah Sembiring Kepala Dusun I Padang Serunai,Hasan kepala Dusun II,Oknum Lembaga dan Badan  Desa serta Kepala dusun lainnya dibantu beberapa warga dan keluarga terdekat mereka,tidak luput pula oknum aparat berseragam uniform,Pengusaha Chines Group,oknum pejabat Pemerintahan kecamatan yang ikut andil menggarap Tanah Republik Indonesia Otorita Asahan.

                Dengan surat no.086/KT-OA/Umum/XI/2015 tertanggal 4 nopember 2015 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kuala Indah perihal pemberitahuan bahwa Pembangunan PLTU di Coastal Area sebelah kanan Trestle memulai pemagaran maka diminta agar masyarakat yang mempunyai kegiatan dilokasi tersebut supaya dikosongkan dan menghentikan kegiatan.

                Menurut pengakuan beberapa warga  Desa Kuala Indah isi surat itu mendapat protes keras dari Kepala desa Matsyah dan Kadus Irwansyah Sembiring.Protes itu ditujukan kepada Pihak Otorita Asahan,karena diduga wilayah tersebut sudah ada surat yang ditimbulkan dan telah diganti rugikan kepada pihak pembeli sebahagian warga ada juga yang sedang bertambak ikan dan berkebun.

                Hari ini senin (16/11) diterima informasi dari Kepala kantor Otorita Asahan Edison Manurung bahwa di PT.Inalum bahagian Ujung sebelah kiri mengarah ke Pelabuhan Inalum ditemukan tulisan dipapan menyatakan “Tanah ini milik masyarakat”,hal tersebut membingungkan pihak otorita yang meninjau lahan ,namun tidak seorangpun warga yang datang ke otorita membawa bukti surat maupun muncul orang yang memasang papan plank di Coastal Area itu.

 

gambar peta Coastal Area Otorita Asahan

 

                Ketika ditanyakan upaya Otorita untuk menempuh jalur hukum,Edison Manurung menjelaskan berhubung belum diketahui berapa orang yang menggarap atau berapa luas tanah yang digarap,masih serba tidak jelas,pihak Otorita menunggu waktu yang tepat dalam mengambil tindakan tegas.

                Sementara isu yang berkembang dibilangan Kuala tanjung dan sekitarnya,ada salah seorang perpanjangan  tangan pembeli/pemborong tanah menyebut-nyebut bahwa uang untuk membeli adalah uang “panglima”.

                Dari Jakarta Ketua Lembaga Investigasi Tindak pidana Tipikor Teuku Saibun Senin (16/11) melalui Hp seluler mengabarkan kepada TOGC bahwa Lembaganya telah membawa berkas-berkas untuk diserahkan kepada Institusi penegak hukum Republik Indonesia

   Informasi diperoleh TOGC Selasa (17/11)  dari sumber yang layak dipercaya di Lima Puluh menyebutkan Proyek  Pelindo  kuala tanjung  jauh hari diduga telah mempersiapkan Konglomerat yang sanggup membeli tanah seputaran proyek Pelabuhan dan Kereta Api  untuk keperluan akses yang berhubungan dengan Pelabuhan seperti lahan bongkar muat barang,penyimpanan barang dan sebagainya ,pembelian tanah yang cukup pantastis dari segi harga merangsang warga untuk mencari tanah resmi bersertifikat dan sebahagian besar terjadi penggarapan tanah kosong alias tak bertuan yang diaku-akui bahkan sanggup merekayasa keterangan tanah untuk mengambil keuntungan pribadi dan orang lain.

Bahkan diduga kuat Kepala Desa Kuala Indah dan Kroninya nekat membuat surat keterangan tanah diatas tanah Sertifikat yang dimiliki oleh Otoritas Asahan berstatus Hak penggunaan Lahan ,bahkan ditemukan juga pegawai yang masih aktif bekerja di PT.Inalum  ikut merambah tanah .

Humas PT.Inalum B.Nasution yang dikonfirmasi Kamis (12/11) lalu mengatakan  “saya akan tanyakan kepada personalia yang bernama M.Yani tersebut dan kita upayakan dapat bertemu kepada Bapak untuk dikonfirmasi”katanya.

Seperti diketahui bahwa M.Yani saat itu ketua LKMD Desa Kuala Indah ,menurut pengakuan warga tidak memiliki tanah di Dusun I Padang serunai lokasi tanah yang bermasalah namun disurat keterangan tanah Sarmono M.Yani bertanda tangan sebagai Sempadan .(PU.01)

KONGLOMERAT AKTOR MOBILISASI UMUM GANTI RUGI TANAH SEKELOMPOK WARGA BERDALIH TANAH TIMBUL

KONGLOMERAT  AKTOR MOBILISASI UMUM GANTI RUGI TANAH SEKELOMPOK WARGA BERDALIH TANAH TIMBUL

Batu Bara,TOGC

    Kegiatan mobilisasi umum penggarapan dan ganti rugi tanah berdalih tanah timbul di Desa kuala indah Kec.Sei.Suka disinyalir adalah Konglomerat memakai jasa salah satu Kepala Desa A.Aritonang. (Kepala Desa Tanjung Kasau) bekerja sama dengan Kepala Desa Kuala Indah Matsyah.

Di Desa Kuala Indah ada sebutan sebidang tanah disebut BOTING MELINTANG ,Tanah Timbul Sungai Pasir yang diduga masih termaktub dalam  Coastal Area  Otorita Asahan.

 

Gambar Peta Coastal Area Otorita Asahan 13 juli 2006 di Kantor Camat Sei.Suka

 

    Warga kurang mampu seputaran daerah tersebut bertopeng kelompok tani secara lisan pernah meminta pinjam pakai Tanah melalui Pimpinan PT.Inalaum,hal itu mendapat izin,seiring waktu timbul rasa ingin memiliki lahan yang dianggap tidak dibutuhkan Perusahaan itu menjadi lahan tidur atau tanah tumbuh atau sebutan lain tanah muncul,lalu warga menggarap lahan tersebut dan akhirnya digantirugikan kepada Konglomerat memakai perpanjangan tangan Kepala Desa A.Aritonang untuk membeli dan Kepala Desa Matsyah mengeluarkan surat garapan atas nama warganya (kroninya).

    Faktor utama penjualan massal itu adalah adanya pembangunan Rel Kereta Api dan Pelabuhan Pelindo 2 di Kuala Tanjung yang berbatas langsung dengan Desa Kuala Indah yang sangat cocok untuk pertapakan bangunan gudang-gudang.

    Namun warga di daerah itu tidak menyadari bahwa Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sesuai dengan peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan Tanah dan Surat edaran Mentri Negara Agraria/KaBPN Nomor 410-1293 Tahun1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

     Pada dasarnya langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh hak milik atas tanah timbul sebagai wijud pengakuan dan perlindungan hukum adalah memajukan permohonan hak milik kepada pemerintah (melalui kepala kantor pertanahan setempat) atas tanah negara sebagaimana diatur dan peraturan menteri negara Agraria/KaBPN No.3 Tahun 1999 tentang pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan keputusan pemberian hak tanah negara, demi terciptanya Kepastian Hukum.

    Mekanisme itu tidak dilakukan,malah timbul surat-surat keterangan tanah berdasarkan pernyataan penggarap secara sepihak tanpa mengetahui asal-usul tanah dan tanah yang diakui digarap itu masih kontras dengan pohon-pohon mangrove.

    Sebagai kilas balik sejarah bahwa pada hari kamis 13 juli 2006 di Kantor Camat Sei.Suka pernah diadakan rapat tentang Tanah Coastal Area dengan dihadiri Dra.Tiurlan Napitupulu(mantan Kades Kuala Indah),Ir.Markopolo Tambunan(mantan Kakan Otoritas asahan),A.Ganda Sukmana (Straf Otoritas) Camat Sei.Suka waktu itu Ismet,SH isinya Kepala Desa Kuala Indah dilarang menerbitkan surat dikawasan otoritas,dan Camat menginstruksikan kepada Kepala Desa agar tidak menerbitkan surat tanah dikawasan Otoritas Asahan.

    Atas prilaku Kepala Desa dan Kroninya mengadakan "transaksional" lahan puluhan hektar dengan Konglomerat dan "anak mainnya"di Desa Kuala Indah jelas-jelas merugikan negara milyaran rupiah.Hal tersebut agar menjadi perhatian serius Institusi Penegak Hukum Republik Indonenesia.

 Kakan Otoritas Edison manurung kepada Media ini Sabtu(14/11) melalui Hp.selulernya mengatakan dalam waktu dekat akan menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Desa Kuala Indah membahas perkembangan yang terjadi saat ini.Edison juga mengharap agar masyarakat lebih cerdas memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Seperti halnya oknum inisial “H” seorang kepala Dusun di Kuala Indah ketika dikonfirmasi Sabtu (14/11) melalui HP selulernya tentang dugaan dirinya mendapat “Jatah tanah “ di dusun I Padang Serunai hanya menjawab dengan bahasa “Ha’” dan mendapat ganti rugi uang Rp.200 Jutaan dia juga menjawab “Ha’” lalu mematikan Hpnya.

Tidak kalah gaya kebodoh-bodohan oknum Kades Matsyah menjawab telepon seluler ketika dimintai konfirmasi tentang terbitnya Surat keterangan Tanah dengan cukup  pernyataan saja ada mengusahai/menguasai sebidang tanah tanpa menyebut sejak tahun berapa diusahai atau dikuasai oleh seseorang dengan bunyi ucapan “Halo.Halo.Halo ya,ya.ya”

Menurut Pemerhati hukum Syamsuri SH ketika dimintai penjelasan adanya ganti rugi diatas tanah diduga tumbuh atau reklamasi (muncul kembali) di desa kuala Indah dengan contoh surat keterangan yang di buat kepala desa patut diduga melanggar hukum atau cacat hukum,jika diurut pasal demi pasal terindikasi pada ancaman hukuman diatas 10 tahun.

“Sepertinya ada yang mereka lupakan bahwa negara kita berdasarkan hukum,saran saya Pak Kades berkordinasilah dengan Pemkab.Batu Bara selaku Pemerintah Daerah ”tambahnya.(PU.01)

KEPALA DESA KUALA INDAH TERBITKAN 23 SURAT KETERANGAN TANAH “ASPAL”

KEPALA DESA KUALA INDAH TERBITKAN 23 SURAT KETERANGAN TANAH “ASPAL” 

Batu Bara,TOGC

     Kepala Desa Kuala Indah Kec.Sei.Suka dituding warga menerbitkan surat keterangan tanah disinyalir Asli tapi palsu alias surat keterangan legal tetapi objek tanah milik Otorita Asahan yang bersertifikat HPL seluas 31.92 Hektar.Tanpa disadari  Kepala Desa Tanjung Kasau A.Aritonang perpanjangan tangan pengusaha Tomi Graha dari Jakarta dikibuli mentah-mentah pada 18 Mei-6 Juli 2015 terletak di Dusun I Desa Kuala Indah.
    Asal-usul tanah berasal dari Panitia Pembebasan Tanah Lahan Proyek Inalum dan PLTA Asahan pada 13 Desember 1976 lalu yang kemudian Tanah tersebut dalam naungan Otorita Asahan hingga kini.fakta lapangan pernah  dipinjam pakaikan kepada Kelompok Tani Pelopor Bangsa,namun seiring waktu kelompok tani tersebut bubar perlahan dan lama menjadi lahan tidur.
    Oleh kepala Desa dan Aparatur Desa direkayasa seolah tanah diberikan kepada masyarakat untuk diusahai,namun pada kenyataanya tanah seluas 13 hektar bagian dari Tanah Otorita Asahan itu diterbitkan surat disinyalir untuk keluarga Kades,Kadus bahkan LPM dan BPD setempat juga kepada oknum polisi dan Oknum militer,pejabat pemerintah kec.Sei.Suka.
    Melihat gelagat buruk Kades beberapa warga masyarakat membuat pernyataan menyatakan bahwa diduga 28 orang pejabat di Desa dan Kecamatan Sei.Suka dan oknum alat negara serta penegak hukum kembali menggantirugikannya kepada A.Aritonang Kades Tanjung Kasau seluas 13 hektare,pernyataan itu saat ini ditangan LSM Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK) Kab.Batu Bara.
    Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Tengku Saibun ketika dikonfirmasi Selasa(12/11) membenarkan hal tersebut bahkan menurutnya” Birman Sitorus yang pernah meminjamkan mobil untuk Kades menjemput sejumlah uang dari Bank BCA pernah mengakuinya dihadapan saya,kades sendiri mengaku jumlah uang yang diketahuinya 13 Milyar,Kadusnya juga pernah berucap kalau yang lain kenapa saya tidak,kalau kena satu semua juga kena ucapnya kala itu,kita siap menggugat tanah bermasalah itu ke Institusi penegak hukum khususnya Kejagung  ” katanya

      Sebagai contoh surat rekayasa yang dibuat Kades adalah atas nama Sarmono dengan nomor surat 590/219/SKT/XI/2014 tanggal surat 12 Desember 2014 ditanda tangani Kades Matsyah.tetapi tidak ditanda tangani oleh camat miarsih.Keterangan situasi tanah ditanda tangani Kepala Dusun I Padang Serunai Irwansyah Sembiring saksi M.Yani saat in I Ketua BPD dan Mahyudi Ketua LPM ,terletak di Dusun I Padang Serunai seluas 2000 M2 salah satu sempadannya bernama M.Yani salah seorang karyawan PT.Inalum yang diketahui warga, tidak mempunyai tanah dilokasi tersebut ungkap Teuku Saibun lagi.

      Camat Sei.Suka Miarsih yang dikonfirmasi via HP selulernya mengatakan “jika kepala dusun sudah tanda tangan,pernyataan sudah ada,kepala desa sudah tanda tangan mana mungkin saya menolak sepanjang sudah ada yang bertanggung jawab”katanya Selasa(12/11).

       Sekretaris Desa Basrah yang dikonfirmasi diruang kerjanya kantor Desa Kuala Indah mengaku tidak mengetahui peristiwa itu dan berjanji akan mencoba menghubungi Kades Matsah untuk dapat dikonfirmasi namun waktunya tidak dapat ditentukan.

        Kepala Otorita Asahan yang dikonfirmasi lewat selulernya tentang adanya ulah Kepala Desa dan kroninya menerbitkan surat keterangan tanah dan menggantirugikannya kepada A.Aritonang 13 Ha dengan nilai 13-22 Milyar tersebut menjawab” bila seseorang atau kelompok tertentu menggarap tanah Negara tentu akan berhadapan dengan Negara,sampai hari ini otorita asahan belum mengetahui adanya akta jual beli lain diatas sertifikat HPL milik kami itu,jika ada laporan warga dan saya teruskan keatasan dan menunggu arahan atasan saya dalam mengambil kebijakan”katanya kepada Terbit Online.    
              
 
    Dan pada 4 November 2015 Otorita Asahan telah melayangkan surat pemberitahuan melalui Kepala Desa Kuala Indah No.086/KT-OA/Umum/XI/2015 yang intinya meminta agar seluruh warga Kuala Indah yang mempunyai kegiatan diatas tanah 31,92 Hektare agar menghentikan kegiatan serta segera meninggalkan mengosongkan lokasi”,lanjutnya.

      Akibat surat tersebut Kelompok Tani Mekar Sari Desa Kuala Indah berjumlah 20 orang  terusik sebab sejak tahun 1999 hingga saat in I mereka mendapat izin untuk menanam pepohonan serta beternak ikan sakap yang dapat dipanen 7 bulan namun baru bibit diturnkan 3 bulan sudah harus mengosongkan tempat lokasi.

       Kepada Terbit Online Kamarudin Ketua kelompok tani mekar sari meminta jika harus keluar Otorita Asahan harus mengganti rugi waktu dan tenaga mereka yang telah menjaga tanah dari serobotan pihak lain selama ini bagai Pagar Hidup Perusahaan.

       “15 juta/orang sebagai kompensasi dari otorita masih cukup wajar mereka berikan,namun apakah ini diterima ,kami juga ragu,namun pihak Inalum telah memberikan sebuah harapan ditahun 2016 mendatang mereka berjanji akan memberikan CSR pemindahan kolam dan pepohonan yang ada,tapi masih janji Bang,.Janji tersebut diikrarkan  Wakil Presdir Inalum Sinuaji”katanya.(PU.01)