BAKAL CALON BUPATI KAB.BATUBARA PADA PILKADA 2013 MENDATANG BERDASARKAN DUGAAN PUBLIK ANTAR ISU WARUNG KOPI DISEBUT-SEBUT NAMA-NAMA DISEBUT-SEBUT

BAKAL CALON BUPATI BATUBARA PADA PILKADA 2013 MENDATANG BERDASARKAN DUGAAN PUBLIK ANTAR ISU WARUNG KOPI DISEBUT-SEBUT MUNCUL SEJUMLAH NAMA-NAMA.........(?)

Batubara,Sumatera Utara

           Bakal Calon Bupati Batubara pada Pilkada 2013 mendatang berdasarkan dugaan publik antar isu warung kopi disebut-sebutcul sejumlah nama-nama,.berdasarkan kutipan obrolan berbagai isu warung kopi di seputaran wilayah Kab.batubara yang belum dapat dipastikan kebenarannya melainkan sebatas bincang -bincang melepaskan dahaga yang dipantau terbitonline.blogspot.com hingga hari ini 28 Februari 2012 tersebut" OK.Arya,Zahir,Zulkarnain cecep,M.Syafii,Asren Nst,Parlindungan Sinaga,OK Saidin,Yahdi,Jemat Sembiring,Bahar Siagian,Syaiful Safri,Suriono,Kursani,Jon Nababan,Tomed,Hamonangan simatupang Selamat Arifin,Bogot Karno,Abdul Gani,Bustami dan Hadi Suriono".
           Diiringi gelak tawa terbuka rakyat tersebut menduga BALONBUP BATUBARA pada Pilkada 2013 mendatang membuat warung kerumunan itu memecah keheningan malam dan melepas kejenuhan setelah seharian bekerja dan sekedar singgah melepas dahaga menjadi buah bibir yang cukup luas.
           Di Kecamatan Tanjung Tiram isu Warkop dominan menyebut-nyebut OK mungkin dimaksud OK.Arya,muncul pula nama Zahir,M.Syafii dan Hadi Suryono,Cecep mungkin dimaksudkan Zulkarnain, Bogot Karno,Abdul Gani,Bahar Siagian,Parlindungan Sinaga,Selamat Arifin ,tidak jauh beda di Kec.Talawi,istimewanya Hadi suriono dominan disebut-sebut di Kec.sei.balai.
           Penelusuran di Kec.Limapuluh disebut-sebut OK arya,Zahir, Selamat Arifin,Zulkarnain Cecep, Hadi suryono,jon Nababan,Hamonangan Simatupang,Syaiful Syafri,Asren Nst,Tomed,Kursani,OK.Saidin disini para pemerhati banyak memberikan apresiasi tentang kelebihan dan kekurangan para Balon.
           Telusuran di kecamatan Air putih,Sei.Suka,Medang Deras muncul nama dominan Yahdi,OK.Arya,Zahir,Hadi Suriono,Jemat Sembiring,Kursani,Tomed,Suriono,Selamat Arifin.
            Fakta Subyektif isu yang beredar diseputaran Batubara umumnya terjadi asumsi nama para Balon yang diprediksi balon dominan 2013 mendatang secara acak antara nama-nama Arya Zulkarnain,Zahir,Hadi Suriono,Yahdi,Zulkarnain(Cecep),parlindungan Sinaga dan Selamat Arifin.
            Sementara telusuran dugaan isu partai diprediksi balon unggulan sementara secara acak seputaran nama-nama OK.Arya,Zahir,Yahdi,Hadi Suriono,Selamat Arifin,Jemat Sembiring,M.Syafii,Abdul Gani paling populer disebut-sebut.
            Dilain pihak dikabarkan sepihak berbagai elemen masyarakat diduga akan mengadakan proteksi terhadap Balonbup Batubara mendatang terhadap "orang luar" yang dianggap belum berbuat untuk negeri Batu Bara Sejahtera Berjaya ini.
            Sepihak pengamat dan aktivis  sosial masyarakat dari MP3 BAJAYA menduga bahwa kepercayaan masyarakat terhadap "Partai " diprediksi hanya 30 % saja dan 50% terfokus pada moralitas ketokohan individu dan selebihnya pengaruh "sumbangan tidak mengikat" dan keluarga serta budaya buruk "Wani Piro".(TIM)
            

GOLKAR NOMOR 1 ;LEMBAGA SURVEI INDONESIA

Lembaga Survei Indonesia: Golkar Nomor 1

Survei LSI: jika Pemilu diadakan saat ini, Golkar akan menang dengan suara 15,5 persen.

Minggu, 19 Februari 2012, 13:41 WIB

Kampanye Partai Golkar (VIVAnews/Tri Saputro)

• Pramono: Survei Itu Cerminan Persepsi Publik
• Anas Tepis Survei yang Sebut Demokrat Anjlok
• Sekjen PPP Kritik Survei Soal Politisi Muda
• LSI: Mengapa Anas, Puan, dan Ibas di Bawah 3%
• Empat Alasan Politisi Muda Dinilai Buruk

VIVAnews - Lembaga Survei Indonesia (LSI) melansir survei terbaru mereka. Dalam survei yang digelar pada 1-12 Februari 2012 dengan jumlah responden sebanyak 2.050 dan margin of error sebesar 2,2 persen, LSI menemukan bahwa Partai Golkar masih unggul dibanding partai-partai lain khususnya Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

"Partai atau calon dari partai yang akan dipilih bila pemilihan anggota DPR dilakukan sekarang, Februari 2012, Golkar 15,5 persen, Demokrat 13,7 persen, dan PDIP 13,6 persen," kata peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers di Kantor LSI, Menteng, Jakarta, Minggu, 19 Februari 2012.

Selain tiga partai besar tersebut, yang lolos ke parlemen setidaknya ada enam partai menengah lainnya. Mereka adalah Gerindra (4,9%), PPP (4,9%), PKB (4,6%), PAN (4,1%), PKS (3,7%), dan Hanura (1,2%).

"Gerindra, PKB, PAN, PKS tidak berubah jauh dengan perolehan suara mereka di 2009. Stagnasi terjadi pada partai menengah," ujarnya.

Dari survei yang juga menggunakan metode wawancara tatap muka tersebut, Burhan menganalisis jika dua partai utama, yaitu Golkar dan PDIP, belum mampu mengambil keuntungan signifikan dari penurunan yang dialami oleh Demokrat. Menurutnya, suara dari Demokrat cenderung tidak lari ke partai-partai lain.

"Tapi larinya ke pemilih yang belum memutuskan (bersikap)," ujarnya.

Selain itu, fakta penelitian menunjukkan hal yang cukup menarik di mana perolehan suara suara PKS menurun drastis dibanding pada pemilu 2009 yang lalu. Alasan yang dia jelaskan adalah pemilih PKS lebih rasional dalam menentukan pilihan.

"Jadi jika merasa PKS tidak berhasil mereka dapat dengan mudah pindah ke lain hati," ucapnya. (hp).

H.OK.KRT.DATUK SETIA AMANAH ARYA ZULKARNAIAN BUPATI BATUBARA AKANKAH MERESPON ASPIRASI TIM LSM ?

PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT (PKS) DI KAB.BATUBARA PERLU DITINJAU ULANG SOAL IZINNYA

Batubara,Sumatera Utara
          Berdasarkan informasi masyarakat di Kab.batubara masih banyak PKS yang berdiri dan beroperasional tidak didalam kebun meresahkan warga sekitar dan mengganggu kesehatan umum,yang tidak mendapat perhatian khusus Pemerintah Daerah.
          Diantaranya,PKS PT.PKN,PT.MN,PT.DM,PT.DM yang diduga tidak berlokasi didalam kebun bermuara pada perusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitarannya.
Salah satu PKS di Tj.Seri diduga membuang Limbah cair langsung ke sungai Sei.Suka Deras mengaliri Desa Kandangan,Sungai Rakyat hingga Medang Deras.
          PKS PT.PKN itu pernah mengalami konflik dengan masyarakat dan kini seolah-olah diam diduga kepiawaian management perusahaan merangkul Pemuda,LSM,Wartawan,Oknum Pejabat disekitar perusahaan.
          Warga sekitar melalui Tim LSM Penjara,Topan-RI,LPPNRI kepada terbitonline.blogspot.com di Limapuluh,Selasa(28/2) mengatakan akan mengusut kegiatan PT.PKN yang diduga menyalahi Perda Provsu dan peraturan setingkat diatasnya itu hingga tuntas.

Menurut mereka ada beberapa hal yang menjadi sorotan khusus yakni : 

01.Pembuangan Limbah yang tidak sesuai Amdal

02.Pemakaian DAS untuk lokasi perumahan karyawan

03.Penimbunan Lokasi DAS dengan limbah Jankos

04.Pengalihan lokasi jeramba perikanan rakyat dengan dalih mengganggu keamanan perusahaan

05.Lokasi PKS tidak berjarak radius 6 Km dari Pemukiman masyarakat

06.Pemakaian air

dan akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Sumber daya air Dinas PU Provsu,Dinas Pendapatan Sumatera Utara,dan Kab.Batubara,Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya.

          Mereka juga mengatakan akan meminta Kementrian di Jakarta tentang Izin-izin yang dikantongi PT.PKN.

Secara khusus mereka akan meminta DPRD Batubara duduk satu meja membahas soal PT.PKN itu dalam waktu dekat setelah surat audensi dan permohonan dilayangkan,agar dapat menerbitkan rekomendasi kepada Bupati Batubara H.OK.KRT.DATUK SETIA AMANAH Arya Zulkarnain,SH.MM.

          "Kita akan lihat respon Pemkab.Batubara terlebih dahulu,dan bukan hanya PT.PKN termasuk semua PKS di Kab.Batubara,kami tidak main-main dalam hal ini.sebut Tim tersebut.
               Pernyataan lain muncul pula dari Ormas MP3 BAJAYA melalui bidang Humas Sudarnoto,SE menimpali dan mengatakan " kami mendukung berdirinya perusahaan yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan kami juga tidak setuju bila perusahaan merusak lingkungan yang berdampak pada kerugian material akibat kesehatan terganggu, usaha terganggu,penghidupan masyarakat terganggu" katanya.(@&).

ARCHIVE KAB.BATUBARA terbitonline.blogspot.com

Archive Kab. Batubara

• 

  Malaysia Bebaskan 13 Nelayan Batubara

  
  

  Medan,– Pemerintah Malaysia membebaskan 13 nelayan tradisional asal Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, setelah menjalani masa hukuman sekitar lima bulan atas tuduhan pelanggaran tapal batas. “Mereka direncanakan tiba di Bandara Polonia Medan dari Malaysia pada hari Selasa (28/2),” kata Kepala Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [TIM...]
  

  
  
• 

  Kerang Batubara Sangat Diminati Di Medan

  
  

  Batubara, Sumut,  – Kerang laut dari perairan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tidak hanya laku keras dijual di kota itu, tetapi juga sangat diminati warga Medan dan Pematang Siantar. Azan (43) seorang nelayan khusus pencari kerang, warga Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Rabu, mengatakan kerang dari daerah tersebut setiap hari dapat tersedia [TIM...]
  

• Pemerintah Bantu Pembuatan Kapal Batubara

   

  Batubara, Sumut – Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan berupa kucuran dana kepada kelompok warga yang membuat kapal dan sampan tradisional di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Salah seorang pembuat kapal tradisional, Ghazali (46) di Kecamatan Tanjung Tiram, Rabu, mengatakan bantuan dana tersebut sangat dibutuhkan [TIM..]
  

  
  

• 16 Nelayan Batubara Dihukum di Malaysia

  
  

  Medan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara membenarkan sebanyak 16 orang nelayan tradisional asal daerah itu menjalani hukuman di Malaysia, terkait tuduhan memasuki perairan negara tersebut tanpa izin. “Mereka ditahan sejak November 2011 dan masa hukumannya diperkirakan bakal berakhir sekitar 17 Februari tahun ini,” [TIM...]
  

  
  
• 

  Pulau “Salah Nama” Kabupaten Batubara Dipromosikan

  
  

  Batu Bara, Sumut, – Objek wisata laut Pulang Pandang dan Pulau “Salah Nama” di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, tidak hanya dipromosikan di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri seperti Malaysia. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batu Bara, Erwin Selasa mengatakan, kedua pulau tersebut memiliki keindahan dan panorama [.TIM..]
  

  
  

• Songket Batu Bara Diminati Malaysia

  
  

  Batu Bara, Sumut,– Tenunan tradisional songket asal Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, tidak hanya dikenal di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Makassar, tetapi juga sangat diminati di Malaysia. Nur Azizah (45) pengrajin songket asal Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sabtu, menyebutkan, tenunan songket daerah ini diharapkan terrus banjir pesanan[R...]
  

  
  
• 

  Kantor Bupati Batu Bara Dipusatkan Di Perupuk

  
  

  Batu Bara, Sumut,  – Komplek kantor Bupati Batu Bara, Sumatera Utara akan dipusatkan di Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh. “Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Batubara nantinya akan berada di atas lahan seluas 50 haktare di Desa Perupuk,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara, Erwin di Lima Puluh, Selasa. Desa Perupuk [R...]
  

  
  

• Istana Lima Laras Batubara Terancam Roboh

  
  

  Batu Bara, Sumut, 3– Pemerintah Pusat diharapkan dapat memperhatikan keadaan Istana Lima Laras yang berada di Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, yang bangunannya hampir roboh karena tidak pernah mendapat perawatan. Datuk Muhammad Azminsyah (69) salah seorang cucu Datuk Matyoeda di Batu Bara, [.TIM..]
  

  
  

• Pengrajin Songket Batubara Butuh Bantuan Perbankan

  
  

  Batu Bara, Sumut, – Pengrajin tenun songket di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara mengharapkan bantuan modal dari perbankan untuk meningkatkan produksinya, terutama guna membeli bahan baku yang harganya selalu mengalami kenaikan. Pengrajin songket di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Batu Bara, Azzaimah (41) di Batu Bara, Senin, mengatakan, [R...]
  

  
  

• Kabupaten Batubara Bakal Semakin Diminati Investor

  
  

  Batu Bara, Sumut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara menyatakan optimistis daerah itu bakal semakin diminati para investor, pascakeputusan pemerintah menetapkan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai kawasan ekonomi khusus. “Kami optimistis, penetapan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi kawasan ekonomi khusus akan semakin mendorong minat investor untuk menanamkan modal di [RS...]
  

  
  
• 

  Songket Batubara

  
  

  BATUBARA, SUMUT, SONGKET BATUBARA. Sejumlah perajin mengerjakan tenunan kain songket khas Batubara dengan menggunakan alat tradisional di desa Kampung Panjang Kec Talawi Kab Batubara, Sumut, Kamis (26/1). Menurut perajin, kain tenun songket daerah Batubara yang dijual Rp 500 ribu – Rp 6 juta per lembar tersebut (tergantung kain [.TIM..]
  

  
  

• Solar Subsidi Belum Menjangkau Sentra Nelayan Batubara

  
  

  Batubara, Sumut, Bahan bakar minyak jenis solar dengan harga subsidi rata-rata Rp4.500 per liter hingga kini masih belum menjangkau sentra nelayan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. “Hingga kini kami belum pernah memperoleh minyak solar dengan harga bersubsidi,” kata Syafril, nelayan Kabupaten Batubara, di Kecamatan Tanjung Tiram, Jumat. [..TIM.]
  

  
  
• 

  Kunjungan Kerja

  
  

  BATUBARA, SUMUT KUNJUNGAN KERJA. Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara Erwin SE (kanan) menerima kepala biro Perum LKBN Antara Sumut Simon Pramono (tengah) bersama jajarannya saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara Sumatera Utara di Kantor Bupati Batubara, Sumut, Kamis (26/1).(TIM)

RESKRIMUM POLDASU BERHASIL TANGKAP DPO BAMBANG DARI KAB.BATUBARA

RESKRIMUM POLDASU BERHASIL TANGKAP DPO PERTOLONGAN JAHAT INISIAL "B"DARI KAB.BATU BARA DI PIMPIN AKP.J.SIJABAT

BATUBARA,SUMATERA UTARA

            Warga sekitar gudang pinggir jalan Desa Gambus dikejutkan oleh beberapa unit mobil dan beberapa orang berpakaian civil membawa inisial "B" menuju arah Medan.

            Disekitar Jalinsum Gambus itu berdiri dan beroperasi gudang penampungan CPO berasal dari supir truk yang menjual sebahagian CPO-nya kepada kelompok pengusaha gudang pinggir jalan yang disebut-sebut dikomandoi (BOS) inisial "B".

Dan adanya dugaan peredaran CPO ilegal yang disinyalir ditadah oleh Gudang "B".

            Warga Dusun III juga melihat BK 1515 LB avanza Biru membawa inisial "B" dan diiring-iringi mobil lainnya,menuju Medan,yang sebelumnya puluhan OTK dengan 5 Mobil berhenti dan sebahagian masuk rumah yang membawa "B" sekira pukul 13.00 Wib selesai makan siang dengan memakai celana pendek tanpa baju.hal itu dikatakan Devi (27 Tahun) kemanakan "B".kepada wartawan di Mapolsek Limapuluh Senin(27/2).

            Istri "B" Yusniar didampingi Butet,Evi mairizal mendatangi Mapolsek Limapuluh guna membuat pengaduan atas dugaan penculikan terhadap diri "B" yang menurut mereka OTK tidak menunjukkan surat penangkapan bila itu dilakukan aparat kepolisian.melainkan seolah-olah dilakukan penggerebekan gerak cepat ala gerombolan premanisme.

Atas dasar tersebut mereka melaporkan kejadian di Polsek Limapuluh sekira pukul 13.00 Wib.Informasi diperoleh bahwa keinginan mereka melapor belum dapat diterima karena menunggu Fax dari Poldasu.

            Ditambahkan pihak keluarga "B" tidak puas atas pertimbangan Polsek keluarga "B" mengatakan akan melaporkan kembali ke Polres Asahan di Kisaran.

DPO TERTANGKAP DIBAWA KE POLDASU

            Kapolsek Limapuluh AKP Bambang Rubianto,SH kepada Wartawan di Mapolsek memberikan keterangan tentang adanya penangkapan terhadap Bambang(40 Than) penduduk dsn.II Desa Simpang Gambus Kec.Limapuluh Kab.Batubara,Senin (27/2)

            Bambang Rubianto menjelaskan dengan pertimbangan polisi menghindari adu fisik dan hal buruk lainnya.Fakta lapangan penangkapan dilakukan  secara khusus.

            Kapolsek Limapuluh memberikan Copy Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SP.Kep/179/II/2012/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2012 ditanda tangani Wadir Ditreskrimum Polda Sumut Mashudi,SIK,SH.M.Hum

            Salah satu dasar SP disebutkan adanya Laporan Polisi No.Pol.LP/333/V/2011/SPKT tanggal 27 Mei 2011 atas dugaan keras adanya tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) Pasal 480 dari KUHPidana,yang terjadi pada hari jumat tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Gambus Kecamatan.Limapuluh Kab.Batubara.

            Dan adanya DPO (Daftar Pencarian Orang) No.Pol.DPO/R/150/VII/2011/Ditreskrimum tanggal 06 Juli 2011.      

            Surat Perintah penangkapan diserahkan oleh M.Fahri Afrizal dan ditanda tangani tersangka/keluarga Bambang pada hari dan tanggal yang sama.

            Bambang Rubianto juga menepis isu adanya dugaan pihak keluarga disebut penculikan.

            "Bukan Penculikan,tapi penangkapan"katanya dihadapan wartawan yang mengkonfirmasi kejadian tersebut.

             DPO "B" yang menurut pihak Ditreskrimum Poldasu itu akhirnya digelandang ke Mapoldasu Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara di Medan untuk di-BAP oleh Penyidik.(TIM).

OSIS YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL PETATAL ADAKAN MAULID NABI MUHAMMAD

 OSIS YAPENAS BUKTIKAN SISWA SEKOLAH UMUM ITU BERPEGANG TEGUH PADA AGAMA

Teluk Bayur,Talawi.Sumatera Utara

       Sabtu,25 Februari lalu OSIS yayasan Pendidikan Nasional adakan peringatan Maulid Nabi Muhammad bertempat dihalaman yayasan dan memanggil Ustadz Bargo dari Perdagangan sebagai penceramah.
Acara berlangsung meriah dan khidmad.

       Acara tersebut diselingi hiburan Group Band " Yapenas Band" menampilkan lagu-lagu remaja bernuansa islami yang memukau para peserta acara itu.

       Drs.Liansyah mewakili Ketua Yayasan kepada kru media ini mengatakan " ini kreatifitas dari siswa-siswi kita untuk mengadakannya,walau terlambat itu dikarenakan ada ujian lokal,namun itikad mereka yang kami anggap masih kuat memegang agama dan mentauladani rasulullah Muhammad SAW dalam hidup mereka itu yang terlihat,semoga anak didik kami ini berhasil menggapai cita-cita mereka,katanya.(TIm)

PASCA MTQN KEC.TALWI,DESA SEI.MUKA BAGAI DESA SANTRI

CATATAN 6 DOSA BESAR

Tanbihun- Melanjutkan artikel tentang sebagian dosa-dosa besar yang empat puluh (baca: Dosa Besar Ke-1 Membunuh Orang Islam, Dosa Besar Ke-2 Zina,Homoseksual dan Lesbian,  Dosa Besar Ke-3 Khamer (Minuman Keras ), Dosa Besar Ke-4 Dosa Besar Memakan Harta Anak Yatim, Dosa Besar Ke-5 Makan Harta Riba ) Dosa besar ke-6 adalah mencuri ,mengambil harta atau milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi, korupsi termasuk dalam kategori mencuri dengan samar-samar. Syaikh Ahmad Rifa’i menyebutkan dalam kitab Ri’ayah al-himmah jilid 2 ;

“kaping enem nyolong arto nyelimpe nyelamur,seqodar sejampel setali reregan”
“dosa besar ke enam adalah mencuri harta dengan sembunyi-sembunyi, meski sekedar satu rupiah atau sedikit”.

Islam melarang keras aksi pencurian termasuk juga korupsi, bahaya yang ditimbulkannya sangat besar, apalagi jika pencurian (baca: korupsi) sudah menjadi sebuah system, maka tanpa perlawanan yang sungguh-sungguh dari segenap lapisan masyarakat akan sulit memberantasnya.

Mari kita simak firman Alloh SWT yang berhubungan dengan masalah pencurian, didalam surah Ali ‘Imran  ayat 161 disebutkan :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.(QS. 3:161)

Asbabun Nuzul

Pada perang Badar ada selembar selimut merah dari barang rampasan hilang sebelum dibagi-bagi. Sebagian dari orang-orang munafik mengatakan bahwa selimut itu mungkin diambil oleh Rasulullah saw atau pasukan pemanah. Tidak pantas dan tidak mungkin terjadi Rasulullah saw berbuat khianat mengambil barang ganimah (rampasan dalam peperangan) Hal itu bertentangan dengan sifat-sifat kemaksuman Nabi (terpeliharanya dari perbuatan yang tercela), akhlaknya yang tinggi yang menjadi contoh utama. Barang siapa berbuat khianat serupa itu maka ia pada hari kiamat akan datang membawa barang hasil pengkhianatannya dan tidak akan disembunyikannya. Setiap orang akan menerima balasan atas amal perbuatannya baik atau buruk, dan dalam hal balasan itu ia tidak akan teraniaya. Seperti orang yang berbuat baik dikurangi pahalanya atau orang yang berbuat buruk di tambah siksaannya.

Yang dimaksud dengan ghulul pada ayat 161 ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak. Jadi pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Seorang Rasul sifatnya antara lain amanah, dapat dipercaya. Karena itu sangat tidak mungkin Rasulullah saw berbuat ghulul bahkan dalam masalah ghulul ini

Rasulullah saw pernah bersabda:

يا أيهاالناس من عمل لنا منكم عملا فكتم محيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة

Artinya:
“Wahai sekalian manusia! barang siapa di antaramu mengerjakan sesuatu untuk kita, kemudian ia menyembunyikan sehelai barang jahitan atau lebih dari itu, maka perbuatan itu ghulul harus dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. ” (HR Muslim dan Abu Daud)

Sayidina Umar bin Khattab pernah meriwayatkan:

لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتى على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته فى النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهب فناد فى الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون

Artinya:
Bahwa setelah selesai perang Khaibar beberapa sahabat menghadap Rasulullah saw seraya mengatakan: Si A mati syahid, Si B mati syahid dan sampai mereka menyebut Si C mati syahid Rasul menjawab: “tidak, saya lihat Si C ada di neraka, karena ia mencuri sehelai baju’. Akhirnya Rasul menyuruh mengumumkan: “bahwa tidak akan masuk surga, kecuali orang-orang mukmin”.  (HR Muslim.)

Referensi :
Ri’ayah al-Himmah Jilid 2 bab dosa-dosa besar
Terjemah Tafsir Online Al-Qur’an Depag

37 tkw jadi budak di Arab

Duh, 37 TKW Diketahui Jadi Budak di Arab

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Anggota Komisi III (Bidang Hukum, Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta pemerintah segera menyelamatkan 37 tenaga kerja wanita dari praktik perbudakan di negara-negara Arab.

"Saat ini mereka sedang diperlakukan bagai budak oleh para majikan mereka di Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Libya, Mesir, Kuwait, dan Qatar," kata Eva yang juga anggota DPR RI berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Jumat (24/2).
Pernyataan itu sebagai merespons atas data Komite Independen Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat KOPR-TKI.
Berdasarkan data KOPR-TKI yang dia miliki, tercatat 37 TKW mendapat perlakuan bagai budak oleh para majikan mereka di sejumlah negara yang menjadi anggota Liga Arab itu. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu menerima laporan dari para orang tua TKW bahwa anak mereka sudah habis masa kontrak kerjanya.
Namun, kata Eva, mereka tidak diperbolehkan pulang oleh majikannya.
"Yang mengenaskan, para majikan tidak memberi gaji kepada mereka sejak dari pertama mereka bekerja di negara tersebut," kata Eva yan juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu.
Eva yang juga mantan Wakil Koordinator Timsus TKI DPR RI itu menjelaskan, praktik perbudakan terhadap para perempuan Indonesia tersebut harus segera diakhiri karena tidak sesuai dengan martabat bangsa dan negara berdaulat.
Data LSM KOPR-TKI menyebutkan, tiga di antara 37 TKW yakni Sritati binti Trisno, pemilik paspor Nomor AB 358116 di Siria, Novi binti Danuji pemegang paspor Nomor P 788370 di Kantor Bijri
Al Joud, majikan bernama Muhammad Agra di Suriah. Keduanya berangkat dari Indonesia pada 2007. Satu lainnya, TKW bernama Aslia binti Sarmani (Nomor Paspor AH 605095) bekerja di Yordania sejak 2006.
PDI Perjuangan menuntut Kementerian Luar Negeri menginisiasi pembentukan dan memimpin kelompok kerja khusus untuk penyelesaian kasus-kasus WNI yang terjebak praktik perbudakan.
"Laporan dari KOPR-TKI atau LSM lain merupakan indikasi tentang besarnya 'magnitude' persoalan perbudakan WNI sebagai akibat kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri oleh pemerintah yang miskin
proteksi," kata Eva yang juga Ketua ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) atau Kaukus antar-Parlemen ASEAN untuk Myanmar itu.

Pajak UKM Bukan Lagi Kewenangan Ditjen Pajak

Jakarta (ANTARA) - Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi menyatakan saat ini pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bukan lagi menjadi kewenangan Ditjen Pajak.

"Pajak UKM kini sudah bukan lagi menjadi kewenangan Ditjen Pajak karena pajak UKM tersebut merupakan konsep Peraturan Pemerintah (PP)," kata Dedi di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, PP terkait pajak UKM kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan dan masih akan dikaji oleh sejumlah pihak.
Berdasarkan kajian Ditjen Pajak, tambahnya, bagi usaha mikro yang beromset di bawah Rp300 juta per tahun, maka akan dikenai pajak penghasilan sebesar 0,5 persen.
Namun, masih ada beberapa kajian lanjutan dari sejumlah pihak yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan.
"Keputusan akhir akan tergantung pada kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta kajian Kementerian Keuangan. Selain itu mungkin juga akan dibahas pada tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," kata Dedi.
Dia berharap PP mengenai pajak UKM tersebut bisa segera diterbitkan karena merupakan cerminan dari cara Ditjen Pajak memberikan edukasi kepada UKM.
Menurut dia, persentase PPh yang rencananya akan dikenakan kepada UKM yang memiliki omset Rp300 juta sampai Rp4 miliar adalah tiga sampai lima persen.
Sedangkan bagi pengusaha mikro dengan omset maksimal Rp300 juta akan dikenakan pajak sebesar 0,5 persen. (rr)

KPK Setor Rp 331 Juta ke Kas Negara

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi menyetor Rp 331 juta berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak.

Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat, mengatakan, jumlah tersebut berasal dari kasus korupsi yang diselesaikan KPK pada Januari 2012.
Penerimaan yang diperoleh dari hasil kasus tindak pidana korupsi tersebut berasal dari denda, ongkos perkara, penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi.
Selain itu, PNBP tersebut juga berasal dari uang sitaan hasil korupsi dan uang pengganti yang telah ditetapkan pengadilan, serta jasa lembaga keuangan atau giro.
Jumlah uang pengganti yang ditetapkan pengadilan mencapai Rp239 juta, sedangkan yang berasal dari gratifikasi sebesar Rp91 juta.
Menurut Johan, dari jumlah tersebut sebesar Rp137 juta berasal dari pengembalian kasus tindak pidana korupsi PLN Lampung.
Tidak hanya menyerahkan Rp331 juta, ia mengatakan, KPK saat ini sedang mengelola uang titipan perkara tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp150 miliar, juga mata uang asing senilai Rp6 miliar.
Uang titipan tersebut merupakan uang yang disita KPK terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, dari tahapan penyelidikan hingga penuntutan.
Saat ini terdapat 52 kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani juga yang belum inkracht, selain juga gratifikasi yang belum ditetapkan statusnya.(rr)

PEKAN KIM JATIM VI 2011 DI TULUNGAGUNG

Pekan  KIM JATIM VI 2011 di Tulungagung

16 November 2011

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo atau dikenal dengan sapaan PAKDHE KARWO secara resmi membuka Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jawa Timur VI di Tulungagung, Rabu,16 Nopember 2011.

Pekan KIM adalah agenda kegiatan tahunan Dinas Kominfo JawaTimur yang diselenggarakan secara bergantian di Kabupaten / Kota di Jawa Timur. Pekan KIM tahun ini diselenggarakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke 806. Dalam kesempatan pembukaan Pekan KIM Jawa Timur VI ini Pakdhe Karwo secara simbolis juga menyerahan bantuan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) kepada empat kabupaten di Jawa Timur yaitu kabupaten Jember, kabupaten Bojonegoro, kabupaten Tulungagung dan kabupeten Pamekasaan. Gubernur berharap M-PLIK bisa memperlancar arus informasi dan komunikasi masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan sehingga terwujud masyarakat Jawa Timur sejahtera.

Pekan KIM Jawa Timur VI yang telah berlangsung sejak 15 Nopember dan akan berakhir hingga 19 Nopember 2011 ini mengambil tema ”Perluasan informasi melalui KIM untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur sejahtera”. Adapun rangkaian nya meliputi : Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK), Lomba Stand Pameran Produk Unggulan KIM, Festival Pertura, Sarasehan KIM, Workshop TI, Gelar Pelayanan Publik, dan Parade Band Pelajar.

Sementara itu Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Dr.H. Rasiyo,M.Si berharap melalui Pekan KIM tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat sehingga terjalin kerja sama yang baik dan harmonis yang pada akhirnya tercapai masyarakat yang cerdas, berwawasan luas dan dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan ekonomi rakyat.

Usai peresmian, Gubernur dan Ibu Hj. Nina Soekarwo beserta rombongan berkenan mengunjungi beberapa setan pameran dan menyempatkan diri berdialog dengan salah satu warga masyarakat melalui teleconfference 

KHUSUS TIFATUL DAN M.RIYANTO BERTEMU BAHAS IMPLEMENTASI TELEVISI DIGITAL

Rabu, 22 Februari 2012 1:16 pm | gatot_s | Berita

(Jakarta, 22 Pebruari 2012). Pada tanggal 22 Pebruari 2012 pagi di Kementerian Kominfo telah berlangsung pertemuan khusus antara jajaran Kementerian Kominfo (yang langsung dipimpin dalam pertemuannya oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring) dengan para anggota KPI (yang langsung dipimpin oleh Ketua KPI Mochamad Riyanto). Pertemuan tersebut membahas masalah implementasi televisi digital, yang menurut rencana sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo No. 95/KEP/M.KOMINFO/2/2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau), yang telah ditanda-tangani pada tanggal 6 Pebruari 2012, maka paling lambat pada tanggal 6 April 2012 akan dimulai seleksi pemilihan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang akan ditetapkan sebagai lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing.

Dalam pengantar, Menteri Kominfo mengawali sambutannya dengan mengatakan, bahwa rencana implementasi televisi digital bukan baru tahun 2012 ini saja dimulai persiapannya, karena sudah dipersiapkan melalui berbagai regulasi yang sudah ditetapkan sejak tahun 2007 dan implentasi tersebut terkait dengan alasan mengapa kebijakan penyiaran digital ini harus dilaksanakan adalah adanya International Telecommunication Union (ITU) melalui the Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement, yang di antaranya telah menetapkan bahwa tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu untuk negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan migrasi dari penyiaran televise analog ke penyiaran televisi digital. Selain itu, karena teknologi analog akan semakin mahal pengoperasiannya dan secara bertahap menjadi usang, dan yang terutama adalah spektrum frekuensi merupakan sumber daya terbatas, sehingga efisiensi menjadi kritikal. Penggunaan teknologi digital berarti menjadi penghematan spektrum frekuensi.

Baik Kementerian Kominfo dan KPI pada dasarnya menganggap penting pertemuan tersebut, karena memungkinkan kedua belah pihak untuk saling berdialog secara konstruktif dan kritis tidak hanya masalah televise digital, tetapi diharapkan akan dapat dijadwalkan secara rutin dalam beberapa bulan tertentu untuk pembahasan berbagai topik lainnya. Di samping pihak, kedua belah pihak juga sepakat, bahwa implementasi televisi digital adalah suatu hal yang tidak dapat lagi dihindarkan. Dalam kesempatan tersebut, KPI sempat menyampaikan paparan kritis yang pada intinya mengingatkan Kementerian Kominfo untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan televisi digital, khususnya baik dari aspek legal, peluang BUMN dan masalah waktu cut off. Terhadap berbagai saran kritis, Menteri Kominfo menanggapinya secara positif, karena memang hak satu sama lain untuk saling mengingatkan. Hanya saja, Tifatul Sembiring mengingatkan agar implementasi televisi digital ini diminta untuk dilihat dalam lingkup yang luas, baik manfaat, kecenderungan tehnologi yang ada, financial, energy and spectrum cost yang harus ditanggung tetap mahal jika terlalu lama mengandalkan sistem analog. Selain itu, Menteri Kominfo juga mengatakan, bahwa digitalisasi televsi ini justru memperkecil adanya monopoli kepemilikan, karena memberi lebih banyak peluang menjadi penyelenggara multipleksing secara equal. Bahwasanya ada persoalan hukum, Menteri Kominfo mempersilakan untuk mengkajinya lebih lanjut.

Di luar konteks masalah televisi digital, baik Kementerian Kominfo dan KPI juga concern dengan masalah konten penyiaran televisi yang sering banyak dikeluhkan oleh masyarakat. KPI menyoroti tentang makin banyaknya persoalan konten pada saat digitalisasi. Terhadap masalah tersebut, Menteri Kominfo sejak awal pertemuan sudah mengisyaratkan tentang banyaknya keluhan konten siaran televisi yang masuk ke Kementerian Kominfo, karena sebagian masyarakat mungkin dalam mindset-nya masih banyak yang menganggap bahwa Kementerian Kominfo dianggap turut bertanggung-jawab dalam mengawasi konten. Menteri Kominfo selalu merespon, bahwa keluhan ditampung tetapi tetap harus disalurkan kepada KPI, karena sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Penyiaran, KPI adalah yang berhak melakukan pengawasan terhadap konten penyiaran dan bukannya Kementerian Kominfo.

---------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).

130 MEDIA CENTER KAB/KOTA,40% HIDUP SUSAH MATIPUN ENGGAN

Jumat, 17 Februari 2012 11:36 am | ubun001 | Berita Kementerian

T T T

Palembang, (Kominfo) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Freddy H. Tulung menyatakan  pihaknya akan memberikan peningkatan bantuan intensif bagi Media Center di daerah terbaik yang rutin memberikan kontribusi berita secara orginal serta terlaksana komunikasi dua arah.

"Kami akan memberikan insentif bagi media center yang aktif saja. Karena sifatnya sukarela sehingga perhatian lebih kepada media center yang aktif," kata Dirjen saat memberikan sertifikat penghargaan kepada 10 Media Center di daerah, di Palembang, Kamis (16/2) malam.

Sepuluh media center tersebut yakni media center kota Singkawang, kabupaten Agam, kota Palembang, provinsi Gorontalo, kota Bekasi, kabupaten Kulonprogo, kota Bandung, kabupaten Sorong, kabupaten Kuningan, kota Bengkulu.

Diungkapkan Dirjen, dari 130 media center yang tersebar di kabupaten/kota dan provinsi hanya 30 persen kategori aktif, cukup 40 persen selebihnya hidup susah mati pun enggan. 

Freddy berharap media center aktif dapat memberikan informasi yang bersifat kearifan lokal sehingga masyarakat negeri ini bisa mendapatkan informasi yang penuh manfaat. 

Prinsipnya kata dia, bagaimana saling berbagi, Sehingga terjadi komunikasi secara vertikal dan horizontal. 

Dirjen juga meminta agar media center terbaik ini terus dikembangkan dan ditingkatkan agar nantinya dapat diprioritaskan ketingkat nasional dalam rangka Pekan Informasi Nasional. (Yudi)

MPLIK DAN DEKODER INDOVISION BATUBARA ?,KAPAN TERWUJUD

Asahan, Sumatera Utara - Masih banyak desa di Indonesia tertinggal dalam sektor infrastruktur telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun mencetuskan program Desa Informasi untuk menipiskan kesenjangan digital ini.

Salah satu yang disasar dalam program tersebut adalah desa Seisilau Timur, Kecamatan Buntupane, Asahan Sumatra Utara. Desa pesisir Sumut dengan banyak kebun kelapa sawit ini resmi menjadi Desa Informasi pada hari ini, Selasa (13/12/2011).

"Sekarang kita tak hanya bangun jembatan untuk menghubungkan penduduk, tapi juga telekomunikasi. Kita buat Desa Informasi untuk mengatasi kesenjangan informasi antara desa dan kota," ucap Syukri Batubara, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo di Asahan, Sumatera Utara.

Ditargetkan pada tahun 2011 ini, dibangun 76 Desa Informasi, sehingga pada tahun 2014 mendatang jumlahnya diproyeksi menjadi 500 Desa Informasi.

Lokasi Desa Informasi berada di seluruh Indonesia, dari Sumatra, Jawa, Kalimantan hingga Papua. Untuk mengoptimalkan Desa Informasi, ditunjuk perwakilan dari masingKelompok Informasi Masyarakat (KIM) -masing desa yang diberi pelatihan khusus.








"Tugas KIM adalah sebagai agen informasi ke desa itu. Misalnya mereka menyampaikan informasi yang sesuai dengan potensi di desa tersebut," tutur Zamrudi, Kabag Penyusunan Program Ditjen PPI Kominfo dalam kesempatan terpisah.

Desa Informasi berambisi membuat masyarakat desa melek teknologi demi meningkatkan taraf hidup. Misalnya dengan akses internet, penduduk dengan mudah bisa memonitor harga hasil pertanian.



Berbagai fasilitas yang disediakan antara lain MPLIK (mobil pelayanan internet kecamatan), berupa mobil keliling dengan laptop dan akses internet. Kemudian dekoder Indovision untuk televisi berlangganan. Semuanya bisa diakses oleh masyarakat setempat.

KIM KAB/KOTA ? DI SUMATERA UTARA

GUBSU : KIM MITRA PEMERINTAH DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI PEMBANGUNAN
Berita dikirimkan oleh : admin pada tanggal : 2010-03-08 15:23:49


Medan,
            Gubsu, diwakili Kadis Kominfo Provsu, Drs. H. Eddy Syofian, M.AP membuka secara resmi Perlombaan Obrolan Pembangunan Tahun 2010, bertempat Gedung Utama Taman Bina Budaya Medan (8/3).
            Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah berguna memberikan informasi yang luas bagi masyarakat dengan perluasan  jaringan komunikasi, ungkap Ketua pelaksana, Dra. Deni Simamaora. Perlombaan yang memperebutkan piala bergilir Gubsu dihadiri, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab/Kota se Sumut, Kapendam, pimpinan SKPD perwakilan siswa-siswi  SMU Kota Medan
            Gubsu dalam arahannya yang dibacakan Kadis Kominfo Provsu, Drs. H. Eddy Syofian, M.AP menyampaikan melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadikan masyarakat Sumut semakin mandiri dan berwawasan, selain itu Gubsu juga berharap KIM harus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun Kab/Kota kemasyarakat. Gubsu juga menambahkan dengan adanya KIM di Kab/Kota diharapkan mampu meningkatkan kebersamaan dan solidaritas masyarakat tanpa membedakan asal usul budaya..
            Pada kesempatan tersebut, Kadis Kominfo Drs.H. Eddy Syofian M.AP menambahkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam pembangunan, selain itu Kadis juga berharap KIM ini mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepemerintah sehingga adanya solusi berbagai polemik di masyarakat.
            Dengan kecanggihan teknologi dan keingintahuan masyarakat yang kuat, Kadis  mengharapkan disetiap Kecamatan hendaknya memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), tersedianya  Radio Komunitas, hingga memiliki jaringan Internet yang diharapkan adanya dukungan dari kepala daerah di Kab/Kota Se Sumut.
           
            Kadis Kominfo Drs. H. Eddy Syofian M.AP berpesan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk tidak melibatkan diri pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada tahun ini di Kab/Kota, serta jangan menyalahgunakan teknologi informasi yang merugikan individu dan kelompok itu sendiri. (PIP)

H.OK.KRA.DATUK SETIA AMANAH ARYA ZULKARNAIN,SH.MM DIMINTA WARGA IKUT DALAM PILKADA TAHUN 2013 MENDATANG

H.OK.KRA.Datuk Setia Amanah Arya Zulkarnain,SH.MM Berikan Bantuan Mesin Ginset Bagi Warga Dusun Pulau Pulai

Batubara,Sumatera utara                 H OK.KRA.Datuk Setia Amanah Arya Zulkarnain SH MM menyerahkan bantuan kepada warga Desa Simpang Gambus Kecamatan Limapuluh, Sabtu (18/2). Bantuan yang diserahkan satu unit mesin ginset bagi 30 Kepala Keluarga, yang tinggal di Dusun Pulau Pulai.Selain itu bupati juga menyerahkan seperangkat alat pengeras suara Warles dan satu alat gendang pencak silat di Pekan Selasa Dusun Pokok Sauh.                Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Simpang Gambus Abdul Aziz dan tokoh masyarakat lainnya mengucapkan terima kasih kepada H OK Arya sembari berharap Bupati dari calon independen itu bersedia kembali menjadi calon masa bakti kedua pada 2013.               Di sisi lain, warga juga menghimbau agar program pemekaran untuk menjadikan Simpang Gambus sebagai ibukota salah satu kecamatan di kawasan Limapuluh segera diwujudkan. Apalagi desa yang berada di jalur lintas Sumatera tersebut cukup potensial.              Menanggapi harapan warga, H OK Arya mengatakan"Rancangan Pemekaran itu sudah diserahkan kepada DPRD Batubara, rancangan tersebut sedang dalam pembahasan".              Bupati Batubara itu juga memberikan apresiasi atas adanya dukungan masyarakat setempat memberikan dukungan pada dirinya untuk dicalonkan kembali pada Pilkada 2013 mendatang.(@&)

DINAS PETERNAKAN DAN DINAS PERIKANAN&KELAUTAN DISOROT

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN&KELAUTAN KAB.BATU BARA DISOROTI PERSATUAN PEMUDA MAHASISWA DAN PELAJAR BATUBARA(PPMPB)

Batubara,Sumatera Utara

            18 Orang aktivis PPMPB berunjuk rasa dihalaman kantor DPRD mendesak Bupati dan DPRD mencopot Kadis Peternakan dan Perikanan&kelautan  atas buruknya kinerja kedua Dinas tersebut yang menurut mereka diduga menyelewengkan anggran APBD.

            Diantaranya pengadaan sarana perikanan tangkap bernilai Rp.1,193 M serta kegiatan penyuluhan budaya kelautan dengan pagu Rp.101 juta.

            Disamping itu menyoal masalah pukat harimau yang belum ditertibkan.

            Didinas Peternakan  disinyalir penyelewengan DAK kegiatan penyediaan sarana dan prasarana balai pembibitan peternakan.Pembangunan pos pelayanan Inseminasi buatan menilai bangunannya asal jadi dan tidak sesuai RAB.

            Program kegiatan pelayanan terpadu peternakan dan kesejahteraan hewan bernilai Rp.129,665 juta.

            Hal itu disuarakan oleh Korlap Fahmi dan Lahmuddin,jumat (17/2) lalu.

            DPRD yang diwakili Sutan Sitompul menyatakan akan meneruskan desakan PPMPB kepada Pimpinan Dewan,dan dikatakannya BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara sedang mengaudit pelaksanaan anggaran 2011.

"Adik-adik diminta bersabar" kata Sutan Sitompul saat menerima pengunjuk rasa tersebut.(@&)